JAKARTA — Memasuki awal bulan September 2026, lembaga legislatif di Senayan kembali menjadi sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas kinerjanya. Dalam Rapat Paripurna Khusus yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan catatan penting mengenai jumlah aduan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh parlemen.
Berdasarkan laporan resmi yang dilansir dari harian Kompas.com, tercatat sebanyak 9.205 aduan dan aspirasi publik masuk ke DPR RI sepanjang kurun waktu satu tahun ke belakang. Lonjakan aspirasi ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat sekaligus tantangan bagi para legislator untuk merespons setiap persoalan secara cepat dan tepat sasaran.
Rincian Saluran dan Kategori Pengaduan Masyarakat:
- Dominasi Laporan Melalui Surat: Sebagian besar aspirasi masyarakat disampaikan secara tertulis melalui jalur surat resmi, yakni mencapai 7.055 aduan.
- Pemanfaatan Kanal Digital (Website): Saluran berbasis teknologi digital turut dioptimalkan oleh publik dengan mencatatkan 2.011 pengaduan masuk.
- Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD): Sebanyak 139 aduan disalurkan secara langsung melalui fungsi pengawasan di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” ungkap Puan Maharani dalam pidatonya, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Di sisi lain, para pengamat politik menilai bahwa derasnya arus aduan ini menuntut perbaikan sistem pengawasan internal agar setiap laporan masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap administratif, tetapi berujung pada solusi konkret di tingkat kebijakan. Wanma News akan terus mengikuti jalannya agenda sidang parlemen, termasuk alokasi anggaran dan pengawasan program strategis nasional lainnya.
Leave a Reply